Standar Pelayanan Diklat

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibuat standar pelayanan publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri dan fungsi :

  1. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  2. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  3. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  6. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Untuk itu penetapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri dilaksanakan sebagai tujuan untuk memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

  1. Maksud dari Penetapan Standar Pelayanan Publik Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri yaitu sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik Kementerian Pertanian dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik.
  2. Tujuan dari Penetapan Standar Pelayanan Publik Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri agar setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik.
  3. Sasaran dari Penetapan Standar Pelayanan Publik Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri, yaitu:
  4. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan;
  5. Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan.

KOMPONEN

Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap standar pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

  1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
  2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
  3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
  4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
  8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
  9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
  10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
  12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.
  13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
  14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

JENIS – JENIS PELAYANAN

Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan PPPPTK.

Jenis Pelayanan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri tediri dari :

Layanan Utama

1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

  • Layanan Akademik
  • Program Diklat
  • Fasilitas Belajar
  • Kualitas Bahan Ajar
  • Layanan Pengajar
  • Layanan Praktek

2. Layanan Non Akademik

  • Layanan Akomodasi
  • Layanan Konsumsi
  • Layanan Panitia
  • Layanan Keuangan

Layanan Lainnya/Tambahan

  1. Layanan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
  2. Layanan Penggunaan Fasilitas Lembaga

 

standar pelayanan diklat